Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Elektronik: Studi Kasus Implementasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Abstract

of its implementation at the South Jakarta District Court. The digital transformation of the judicial system, accelerated by the COVID-19 pandemic, has encouraged the adoption of electronic mediation as a technology-based alternative dispute resolution, which is regulated by PERMA Number 3 of 2022 and supported by the ITE Law as the legal basis for electronic transactions. This study uses an empirical juridical approach with qualitative methods to examine the procedures, mechanisms, and effectiveness of electronic mediation in practice. The findings show that electronic mediation at the South Jakarta District Court is effective in increasing time and cost efficiency, with an average settlement time of 18-22 days and cost savings of up to 40-60%. The success rate reached 62-65% with a compliance rate of 87-90% with the settlement agreement, indicating the quality of the agreement is comparable to conventional mediation. Access to justice has increased significantly due to the elimination of geographical barriers. However, implementation faces technical obstacles related to internet infrastructure and digital literacy, legal obstacles regarding the validity of electronic signatures and evidence, psychological obstacles in the form of limited non-verbal communication, and administrative obstacles in coordination and documentation. Factors supporting success include the commitment of judicial institutions, ongoing mediator training, technological infrastructure support, and adaptive regulations. The study recommends improving technical regulations, intensifying mediator training, expanding infrastructure investment, and conducting massive public awareness campaigns to optimize electronic mediation in the future.

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi elektronik dengan mengambil studi kasus implementasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Transformasi digital sistem peradilan yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi, yang diatur melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan didukung oleh UU ITE sebagai landasan legalitas elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk mengkaji prosedur, mekanisme, dan efektivitas mediasi elektronik dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa mediasi elektronik di PN Jakarta Selatan efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, dengan rata-rata penyelesaian 18-22 hari dan penghematan biaya hingga 40-60%. Tingkat keberhasilan mencapai 62-65% dengan tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian 87-90%, menunjukkan kualitas kesepakatan yang sebanding dengan mediasi konvensional. Aksesibilitas keadilan meningkat signifikan karena eliminasi hambatan geografis. Namun, implementasi menghadapi kendala teknis terkait infrastruktur internet dan literasi digital, kendala yuridis mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dan pembuktian, kendala psikologis berupa keterbatasan komunikasi non-verbal, serta kendala administratif dalam koordinasi dan dokumentasi. Faktor pendukung keberhasilan meliputi komitmen lembaga peradilan, pelatihan mediator berkelanjutan, dukungan infrastruktur teknologi, dan regulasi adaptif. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi teknis, intensifikasi pelatihan mediator, perluasan investasi infrastruktur, dan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk optimalisasi mediasi elektronik di masa mendatang.