Analisis Perencanaan Penanggulangan Risiko Ketimpangan Ekonomi Pada Bidang Pengurangan Kemiskinan Di Bappeda DIY

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta  mengalami ketimpangan ekonomi yang masih tergolong ketimpangan sedang secara nasional. Konsistensinya cenderung meningkat dari tahun 2013-2018. Pesebaran pembangunan dan pemerataan ekonomi, sarana pendidikan dan kesehatan belum merata. Ketimpangan antar daerah masih terasakan di antara Kota Yogyakarta,Kabupaten Sleman dan Bantul, dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Salah satu prioritas arah kebijakan untuk atasi ketimpangan tersebut adalah membangun pekonomian yang inklusif dengan mengurangi kemiskinan di DIY. Permasalahannya adalah bagaimana perencanaan daerah dalam menanggulangi resiko ketimpangan ekonomi pada bidang pengurangan kemiskinan?.

Penelitian ini bertujuan: pertama, mencermati mekanisme perencanaan Bappeda DIY dalam penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi, dari bidang  pengatasan kemiskinan. Kedua, mengetahui tata cara penerapan pengelolaan risiko pada penyusunan rencana penanggulangan ketimpangan ekonomi dari bidang pengatasan kemiskinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam, dan uji sahih dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan Bappeda DIY melaksanakan perencanaan penanggulangan ketimpangan ekonomi sesuai dengan tahapan perencanaan daerah, dan menerapkan tata cara pengelolaan risiko ketimpangan ekonomi dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara baik.  Hal tersebut dapat berjalan dengan adanya komitmen pimpinan dan para perencana dan para pihak berkepentingan yang dilibatkan seperti organisasi masyarakat, kelompok warga miskin, KADIN, perguruan tinggi dan LSM, yang dapat terfasilitasi saling bersinergi. Selain itu dibuka akses infomasi public melalui aplikasi jogjaplan.com yang berfungsi juga untuk berbagi informasi, pengetahuan, aspirasi dan penanganan keluhan dari semua pihak dalam perencanaan daerah.Sedangkan hambatan yang teridentifikasi yaitu kesadaran warga yang dimiliki oleh kelompok swadaya, pimpinan pihak-pihak berkepentingan, terutama anggota organisasi berbasis warga menjadi pelaku perubahan sosial-ekonomi secara aktif dan mandiri.

Kata Kunci: Perencanaan, Ketimpangan Ekonomi, Pengelolaan Risiko, Pengurangan Kemiskinan