PENGARUSUTAMAAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK UPAYA PENINGKATAN KINERJA INSTITUSI PUBLIK STUDI KASUS DI DINAS KOMINFO KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN UPIK
(1) STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Agus Dwiyanto. 2007. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press.
Bismar Nasution. 2003. ”Peranan Birokrasi dalam Prinsi-prinsip Good Governance”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif : pemahaman filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi, Rajagrafindo Persada :Jakarta
Faried Ali. 2006. Filsafat Administrasi, Rajawali Perss : Jakarta.
Fandy Tjiptono. 2001. Strategi Pelaksanaan Pemerintahan Menuju Terwujudnya Good Governance, Andi Ofset:Yogyakarta.
Hetifah Sumarto. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
Husni Rahman. 2008. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Implementasi program Pemberdayaan Anak Jalanan di Dinas Provinsi DIY, Tesis : STPMD “APMD” Yogyakarta.
Hardiyansah. 2003. Peran Tekhnologi Informasi Dalam Memaksimalkan Kinerja Pemerintah, Difa Press : Yogyakarta.
Inu Kecana Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta : Bandung.
Joni Emirzon. 2007. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Yogyakarta: GentaPress.
Kridawati Sadhana. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citrab Malang : Malang.
Kurniawan. 2007. Merancang Sistem Pemerintahan Yang Baik, Yogyakarta : Diffa Press.
Koesnadi Hardjasoemantri. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Yogyakarta : Kanisius.
Loekman Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius : Yogyakarta.
Lexy J. Moeleong. 2004. MetodePenelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya :Bandung.
Mohtar Mas’oed. 2003. Politik Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Miriam Budiarjo. 1998. Perencanaan Partisipasi dan Partai Politik, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Rogers WO Okut dan . 2000. Trusted Services and Public Key Infrastructure, Commonwelth Secretariat : London.
Ramli. 2013. Ilmu Administrasi Negara,Tribhuwana Tunggadew :Malang.
Rasyid. 2000. Implementasi Sistem Pelayanan Yang Baik Dalam Mewujudkan Good Governance, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Slamet. 1985. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Soebianto P. 2012. Pemeberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta : Bandung.
Sofian Effendi. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Kanisius : Yogyakarta.
Syahriani Syakrani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sondang P. Siagian. 2007. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, C.V. Haji Masagung : Jakarta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, CV. Alfabeta : Bandung.
Soerjono Soekanto. 2009. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press : Jakarta.
Winarsi Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal), Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Owin Jamasy. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, &Penanggulangan Kemiskinan, Belantika : Jakarta.
Veeger K.J. 2013. Pengantar Metodologi Penelitian, PT Gramedia Pustaka Utama :Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2003 tentang layanan informasi dan komunikasi.
UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
SK Walikota No. 125/KEP/2005 tentang Tim KoordinasiHotline UPIK.
Keputusan Walikota Yogyakarta No. 133/KEP/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan UPIK Kota Yogyakarta.
Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2009 tentang pengalihan tugas monitoring pelaksanaan UPIK pada Wakil Walikota.
Karnawati. http://diklat2.jatengprov.go.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan, diakses pada 20 Juli 2016.
Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://prasetijo.wordpress.com. Diakses pada 26 Agustu 2016.
Hardiyansyah.http://www.banyumaskab.go.id/berita-378-pelaksanaan-good-governance--di-indonesia.htmlhttp, diakses 26 Agustus 2016.
Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju: Bandung
Article Metrics
Abstract view : 260 timesPDF - 1 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu