PENGARUSUTAMAAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK UPAYA PENINGKATAN KINERJA INSTITUSI PUBLIK STUDI KASUS DI DINAS KOMINFO KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN UPIK
Abstract
Since the first time UNDP popularized the concept of the good governance which begins with the distrust of this institution on the performance of all officials in third world countries. Efforts to create a good climate of Good Governance, it was included to share the transparency of information to the public on all matters, especially for the services, it is charged to the work unit called the “Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan” or UPIK. This UPIK program is run as an effort to involve the community in helping the government functions that sometimes run slowly. This research shows that Governance which priorities the need for technology and Information through UPIK shows that Good Governance has been running well as the initial goal of this program. This well-known focus is on involving the community in the formulation or supervision of government policies through the provision of information services to the public on providing the inputs, critics, or even questions on government programs that have been implemented by the Yogyakarta City Government.References
Agus Dwiyanto. 2007. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press.
Bismar Nasution. 2003. ”Peranan Birokrasi dalam Prinsi-prinsip Good Governance”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif : pemahaman filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi, Rajagrafindo Persada :Jakarta
Faried Ali. 2006. Filsafat Administrasi, Rajawali Perss : Jakarta.
Fandy Tjiptono. 2001. Strategi Pelaksanaan Pemerintahan Menuju Terwujudnya Good Governance, Andi Ofset:Yogyakarta.
Hetifah Sumarto. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
Husni Rahman. 2008. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Implementasi program Pemberdayaan Anak Jalanan di Dinas Provinsi DIY, Tesis : STPMD “APMD” Yogyakarta.
Hardiyansah. 2003. Peran Tekhnologi Informasi Dalam Memaksimalkan Kinerja Pemerintah, Difa Press : Yogyakarta.
Inu Kecana Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta : Bandung.
Joni Emirzon. 2007. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Yogyakarta: GentaPress.
Kridawati Sadhana. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citrab Malang : Malang.
Kurniawan. 2007. Merancang Sistem Pemerintahan Yang Baik, Yogyakarta : Diffa Press.
Koesnadi Hardjasoemantri. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Yogyakarta : Kanisius.
Loekman Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius : Yogyakarta.
Lexy J. Moeleong. 2004. MetodePenelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya :Bandung.
Mohtar Mas’oed. 2003. Politik Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Miriam Budiarjo. 1998. Perencanaan Partisipasi dan Partai Politik, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Rogers WO Okut dan . 2000. Trusted Services and Public Key Infrastructure, Commonwelth Secretariat : London.
Ramli. 2013. Ilmu Administrasi Negara,Tribhuwana Tunggadew :Malang.
Rasyid. 2000. Implementasi Sistem Pelayanan Yang Baik Dalam Mewujudkan Good Governance, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Slamet. 1985. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Soebianto P. 2012. Pemeberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta : Bandung.
Sofian Effendi. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Kanisius : Yogyakarta.
Syahriani Syakrani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sondang P. Siagian. 2007. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, C.V. Haji Masagung : Jakarta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, CV. Alfabeta : Bandung.
Soerjono Soekanto. 2009. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press : Jakarta.
Winarsi Atik Septi. 2005. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal), Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Owin Jamasy. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, &Penanggulangan Kemiskinan, Belantika : Jakarta.
Veeger K.J. 2013. Pengantar Metodologi Penelitian, PT Gramedia Pustaka Utama :Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2003 tentang layanan informasi dan komunikasi.
UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
SK Walikota No. 125/KEP/2005 tentang Tim KoordinasiHotline UPIK.
Keputusan Walikota Yogyakarta No. 133/KEP/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan UPIK Kota Yogyakarta.
Peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2009 tentang pengalihan tugas monitoring pelaksanaan UPIK pada Wakil Walikota.
Karnawati. http://diklat2.jatengprov.go.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan, diakses pada 20 Juli 2016.
Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://prasetijo.wordpress.com. Diakses pada 26 Agustu 2016.
Hardiyansyah.http://www.banyumaskab.go.id/berita-378-pelaksanaan-good-governance--di-indonesia.htmlhttp, diakses 26 Agustus 2016.
Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju: Bandung
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).