Pendekatan Komprehensif Dan Mitigasi Perselisihan Dalam Penyamaan Persepsi Ketenagakerjaan Di Industri Rokok Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Faizal Aco(1*),

(1) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY (Disnakertrans DIY). Bedasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pada Pendekatan komprehensif dan mitigasi hubungan kerja ditemukan lemahnya hubungan kerja di lingkungan kerja industri rokok yang masuk katagori besar, dan sedang yang beroperasi di wilayah DIY. Lemahnya hubungan industrial ini dibuktikan dari 390 perusahaan/industri besar/sedang secara umum dan 7 perusahaan/industri rokok skala besar/sedang yang ada di DIY hanya 23% saja yang memiliki ruang HI. Angka ini masih sangat rendah bila ingin membangun hubungan yang baik ketenagakerjaan dengan para karyawan terkhususnya bagi pekerja perempuan yang bekerja di industri rokok di lingkungan kerja di DIY.

Keywords


Ketenagakerjaan, Mitigasi, Industri Rokok.

Full Text:

PDF

References


BUKU

Abdul Khakim, 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adjat Daradjat Kartawijaya.2018. Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif–Inter Disiplin Teori-Kebijakan-Praktik, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Burhan Bungin, 2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana, Jakarta.

Desifa Ramdani Minhar, Faizal Aco (2021) Mitigasi Bencana Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Enersia Publika, Hal 368-381.

Faizal Aco (2019, Desember). Mitigasi Bencana Berbasis Dana Desa Dalam Menghadapi Bahaya Tebing Rawan Sepanjang Pantai di Gunung Kidul. Jurnal Enersia Publika, Hal 139-155.

Faizal Aco (2018, Desember). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat. Jurnal Enersia Publika, Hal 67-86.

Fritje, R. (2014). Sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia dengan tenaga kerja, perusahaan dilihat dari aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003). Jurnal Hukum Unsrat, 2(2), 117-126.

Gugun El Guyanie, dkk, 2013, Ironi Cukai Tembakau: Karut Marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia, Indonesia Berdikari.

Kajian Hubungan Industrial (Pemerintah, Perusahaan, Karyawan) Di Beberapa Pabrik Tekstil dan Rokok di DIY.

Sentanoe Kertonegoro,1999, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit), Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung

Slamet, Y., 2008, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Solo. UNS Press.

PERATURAN DAERAH dan UNDANG-UNDANG

Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrASI Nomor: 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja tanggal 22 Desember 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.




DOI: https://doi.org/10.30588/jep.v5i2.956

Article Metrics

Abstract view : 229 times
PDF - 2 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Faizal Aco

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal Enersia Publika ini sudah di Indeks oleh:

   

 

Jurnal Enersia Publika, Energi, Sosial dan Kebijakan Publik: Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Organized by Administrasi Publik Department, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Indonesia

Published by Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Indonesia

ISSN 2579-924X