Implementasi Kebijakan New Normal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Lipi Bandung
DOI:
https://doi.org/10.30588/jep.v4i2.795Keywords:
New Normal, Wewenang, Integritas, FragmentasiAbstract
Presiden RI menginstruksikan agar semua instansi pemerintah termasuk LIPI mengimplementasikan kebijakan New Normal. Namun dalam implementasinya, berbagai instansi pemerintah mengalami kendala. Oleh karena itu penulis berkeinginan menganalisis implementasi kebijakan New Normaldi LIPI Bandung, kendala yang terjadi serta memberikan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi Edward III dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kebijakan New Normaldikomunikaskan secara berjenjang dan tidak terdapat kendala terkait komunikasi sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), masih mengalami kendalamengenai pengetahuan, kemampuan mengatur pekerjaan, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Beberapa sarana-prasarana penunjang penyelesaian tugas juga belum dimanfaatkan secara optimal,implementor masih kurang tegas dalam menjalankan wewenangyang diinstruksikan,komitmen dan integritas beberapa ASN perlu ditingkatkan. Tanggungjawab implementasi kebijakan New Normal telah difragmentasikan ke berbagai jabatan.Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar para atasan memberikan pelatihan bagi ASN yang mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi, transfer ilmu, membuat rencana peningkatan kinerja sertabersikap tegas terhadap ASN yang terlambat menyelesaikan tugas.
References
Birkland, Thomas A. 2001. An Introduction to the Policy Process, M.E . Armonk NY : Sharpe Inc
Budiharto, Widodo. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta : Penerbit Andi
Djkn.kemenkeu.go.id (9 April 2020). Dua Sisi Work From Home (WFH). Diakses pada 28 Juli 2020, darihttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/13030/Dua-Sisi-Work-Form-Home-WFH.html
Economy.okezone.com (1 Juni 2020). Bisa WFH atau WFO, ini Fakta-Fakta Soal Sistem Kerja PNS Saat New Normal dari https://economy.okezone.com/read/2020/05/31/320/2222540/bisa-wfh-atau-wfo-ini-fakta-fakta-soal-sistem-kerja-pns-saat-new-normal?page=2
Edward III, George C. (1984). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
Finance.detik.com (5 Juni 2020). Mulai New Normal, PNS Bisa WFH atau WFO. Diakses pada 30 Juli 2020, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5041194/mulai-new-normal-pns-bisa-wfh-atau-wfo
Grindle, Merilee S. 1986. Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey : Princnton University Press
Keputusan Kepala LIPI Nomor 135/E/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Tatanan Normal Baru
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya
Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta
New.detik.com (8 Mei 2020). Jokowi Ajak Warga Hidup Berdamai Dengan Corona, Istana Beri Penjelasan. Diakses pada 30 Juli 2020, dari https://news.detik.com/berita/d-5006454/jokowi-ajak-warga-hidup-berdamai-dengan-corona-istana-beri-penjelasan
Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. Policy Implementation Bereaucracy. Chicago : Dorsey Press
Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
Setkab.go.id (30 Juli 2020). Menteri PAN RB terbitkan SE Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja
Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press
Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Diakses pada 30 Juli 2020, darihttps://setkab.go.id/menteri-panrb-terbitkan-se-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-asn-dalam-tatanan-normal-baru/
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Prawirosentono, Suyadi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta
Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
Widodo, Etna dan Mukhtar. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persad
Downloads
Published
Issue
Section
License
Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik. Jurnal ini terbuka untuk umum dan siap saja boleh mengakses jurnal tersebut.
Authors retain copyright and grant the Jurnal Enersia Publika right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in Jurnal Enersia Publika.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in Jurnal Enersia Publika. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).