Implementasi Kebijakan New Normal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Lipi Bandung

Authors

  • Vivi Elvina Panjaitan LIPI Bandung

DOI:

https://doi.org/10.30588/jep.v4i2.795

Keywords:

New Normal, Wewenang, Integritas, Fragmentasi

Abstract

Presiden RI menginstruksikan agar semua instansi pemerintah termasuk LIPI mengimplementasikan kebijakan New Normal. Namun dalam implementasinya, berbagai instansi pemerintah mengalami kendala. Oleh karena itu penulis berkeinginan menganalisis implementasi kebijakan New Normaldi LIPI Bandung, kendala yang terjadi serta memberikan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi Edward III dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kebijakan New Normaldikomunikaskan secara berjenjang dan tidak terdapat kendala terkait komunikasi sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), masih mengalami kendalamengenai pengetahuan, kemampuan mengatur pekerjaan, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Beberapa sarana-prasarana penunjang penyelesaian tugas juga belum dimanfaatkan secara optimal,implementor masih kurang tegas dalam menjalankan wewenangyang diinstruksikan,komitmen dan integritas beberapa ASN perlu ditingkatkan. Tanggungjawab implementasi kebijakan New Normal telah difragmentasikan ke berbagai jabatan.Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar para atasan memberikan pelatihan bagi ASN yang mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi, transfer ilmu, membuat rencana peningkatan kinerja sertabersikap tegas terhadap ASN yang terlambat menyelesaikan tugas.

References

Birkland, Thomas A. 2001. An Introduction to the Policy Process, M.E . Armonk NY : Sharpe Inc

Budiharto, Widodo. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta : Penerbit Andi

Djkn.kemenkeu.go.id (9 April 2020). Dua Sisi Work From Home (WFH). Diakses pada 28 Juli 2020, darihttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/13030/Dua-Sisi-Work-Form-Home-WFH.html

Economy.okezone.com (1 Juni 2020). Bisa WFH atau WFO, ini Fakta-Fakta Soal Sistem Kerja PNS Saat New Normal dari https://economy.okezone.com/read/2020/05/31/320/2222540/bisa-wfh-atau-wfo-ini-fakta-fakta-soal-sistem-kerja-pns-saat-new-normal?page=2

Edward III, George C. (1984). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press

Finance.detik.com (5 Juni 2020). Mulai New Normal, PNS Bisa WFH atau WFO. Diakses pada 30 Juli 2020, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5041194/mulai-new-normal-pns-bisa-wfh-atau-wfo

Grindle, Merilee S. 1986. Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey : Princnton University Press

Keputusan Kepala LIPI Nomor 135/E/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Tatanan Normal Baru

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya

Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta

New.detik.com (8 Mei 2020). Jokowi Ajak Warga Hidup Berdamai Dengan Corona, Istana Beri Penjelasan. Diakses pada 30 Juli 2020, dari https://news.detik.com/berita/d-5006454/jokowi-ajak-warga-hidup-berdamai-dengan-corona-istana-beri-penjelasan

Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. Policy Implementation Bereaucracy. Chicago : Dorsey Press

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju

Setkab.go.id (30 Juli 2020). Menteri PAN RB terbitkan SE Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja

Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press

Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru

Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Diakses pada 30 Juli 2020, darihttps://setkab.go.id/menteri-panrb-terbitkan-se-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-asn-dalam-tatanan-normal-baru/

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Prawirosentono, Suyadi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta

Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media

Widodo, Etna dan Mukhtar. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persad

Downloads

Published

2021-02-05