Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran
DOI:
https://doi.org/10.30588/jep.v3i2.684Keywords:
Kapasitas, Organisasi Penyelenggara Daerah, PAD, Sektor Perikanan Kabupaten PangandaranAbstract
Penelitian ini di lakukan karena sektor Perikanan menjadi salah satu sector unggulan di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Kurang maksimalnya kinerja OPD dan optimalisasi sektor perikanan menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitian ini berlokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Metode purpose sampling di gunakan untuk menetapkan narasumber dan para pihak yang di anggap dapat memberikan masukan data dan uji shahih dalam penelitian ini di pilih dengan teknik penetapan bertujuan.
Hasil penelitian ini menunjukan Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpengaruh terhadap penurunan PAD dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 96% dan peningkatan PAD terjadi dari 2016 ke 2017 sebesar 49.9%. Terhitung sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) rata-rata perolehan PAD sebesar Rp. 2,070,959,670 atau 99,03%. Elemen kelembagaan dan tata kelola yang paling berpengaruh adalah visi misi, kemitraan dan anggaran, Elemen Sumber Daya Manusi yang paling berpengaruh SDM Aparatur yang belum sesuai dengan beban kerja dan SDM Nelayan tradisional. Elemen Kebijakan yang paling berpengaruh adalah Ketepatan Program dengan pembagian Retribusi sebear 3,5 persen yang di sepakati oleh Bakul, nelayan dan penyelenggara TPI dan manfaat dari kebijakan tersebut adalah adanya tunjangan kesehatan dan hari raya bagi bakul dan nelayan sehingga berpengaruh terhadap Produktifitas nelayan.
References
BUKU
Darmawawi, Hermawan. 1990 “Manajemen Risiko”. Jakarta: Bumi Aksara.
Dwiyanto, A. 2014.“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. 2015. “Reformasi Birokrasi Kontekstual”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi Dan Kasus. Bandung: Alfabeta Hanafi,
Mamduh M. 2006. “Manajemen Risiko”. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN. Haryatmoko.2013. “Etika Publik Untuk Integritas Pejabat dan Politisi”. Gramedia Pustaka Utama.
Irawan, Bambang. 2016. “Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik”. Jakarta: Publika Press
Moleong, Lexy J. 2014. “Metodologi Penelitian Kulitatif”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. cet: 33.
Ratminto dan Septi, A Winarsih. 2005 “ManajemenPelayanan :Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan StandarPelayanan Minimal”. Yogyakarta :PustakaPelajar.
Siahaan, Marihot. P. 2005.“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R & D”. Bandung : Alfabeta.
Undang-undang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanaan Publik.
Undang-undangNomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pusat dan Daerah.
Un dang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Rujukan dari internet
Dewi, A, dkk.2014 “Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi”. pada :http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/376diakses 22 Desember 2017.
http://cimerakpangandaran.blogspot.co.id/2014/02/optimalkan-potensi-kelautan.html diakses 22 Oktober 2017
Dwi, J, dkk. (2013) “Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/10 diakses 5 November 2017.
Kusumastanto Tridoyo. 2011 “Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21”. Padahttp://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdfdiakses 27 desember 2017.
M. Dedi. 2004. “Kebiijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan”. https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/kebijakanpesisirmaskur__20081123172012__1224__0.pdfdiakses 17 Desember 2017 jam 16.00.
Manik, Tumpal dan Lengga, I. Sari M. 2014 “Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Aset : Studi di Propinsi KEPRI melalui Pendekatan Analaisis Jalur”. http://riset.umrah.ac.id/?p=455diakses 21 Desember 2017 jam 23.07 WIB.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik. Jurnal ini terbuka untuk umum dan siap saja boleh mengakses jurnal tersebut.
Authors retain copyright and grant the Jurnal Enersia Publika right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in Jurnal Enersia Publika.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in Jurnal Enersia Publika. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
