Implementasi Kebijakan E-Government Pada Sistem Aplikasi Layanan Dukcapil Smart

Abstract

Berdasarkan data dari disdukcapil.bantulkab.go.id bahwa aplikasi Dukcapil Smart sudah diciptakan sejak tahun 2018 dan mulai berkembang pesat sejak bulan Juni hingga bulan Desember 2020, sebanyak 77.586 masyarakat yang mengajukan pelayanan melalui aplikasi Dukcapil Smart Bantul. Namun karena data yang diambil merupakan data tahun 2020 dan untuk saat ini pandemi covid-19 perlahan sudah mulai surut aplikasi smart Bantul untuk saat ini masih belum tahu apakah masih baik dilaksanakan apa tidak, untuk itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan E-Government Pada Sistem Aplikasi Layanan Dukcapil Smart (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul).
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Fenomologi yaitu penelitian pengumpulan data dengan wawancara dan data secara tertulis hal ini dibuat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi dilapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai implementasi E-Government pada sistem layanan Dukcapil Smart di Dukcapil Bantul.
Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator berjalannya sebuah kebijakan implementasi terdapat 4 indikator yang sesuai dengan Teori Edward III, yaitu ada Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sedangkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Dukcapil Smart Bantul ada Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas.