Analisis Sinergis Institusional dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Koneksitas Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum

Mulia Putri Mokodompis

doi:10.30588/jhcj.v6i1.2261

Authors

Mulia Putri Mokodompis Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.30588/jhcj.v6i1.2261

Keywords:

Concurrent Cases, Investigation, Prosecution

Abstract

This research aims to analyze institutional synergies in the investigation and prosecution of connectivity cases and identify obstacles and strategies to strengthen coordination between law enforcement agencies to ensure legal certainty. The method used is normative juridical research with statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through a document review of laws and regulations, as well as related literature, and observation and discussion of the practice of handling connectivity cases. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively to describe the phenomenon of synergy and existing obstacles. The results showed that, despite the existence of a permanent investigation team mechanism and coordination efforts between institutions, synergy in the investigation and prosecution of connectivity cases was still hindered by sectoral egos, procedural differences, and inadequate regulations. Structured and sustainable synergy is needed to avoid overlapping authority, accelerate the legal process, and provide legal certainty for all parties. The implications of this research emphasize the importance of improving regulations, increasing the capacity of human resources, and developing coordination mechanisms and integrated information systems as strategic steps to strengthen institutional synergies in handling connectivity cases in Indonesia.

References

Artikel Jurnal

Chandranegara, Ibnu Sina. “Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS).” National Multidisciplinary Sciences 4, no. 3 (2025): 1–6. https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.740.

Ferdinal, Ocktave, & Zainal Arifin Hoesein. “Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK Dalam Putusan Perkara Nomor 87 / PUU-XXI / 2023.” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 1, (2025): 75. https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648.

Ketut, Ni, Andari Febijayanti, & Anak Agung, Ngurah Wirasila. “Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan.” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 1 (2022): 32–41. https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-84314.

Rihi, Revony Lede, Heryanto Amalo, & Adrianus Djara Dima. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tinggi Militer.” Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara 2, no. 1 (2025): 58–70. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1248.

Sekarini, Alyssa. “Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Kuhap Dan Kuhapmil.” Jurnal Hukum Militer 16, no. 1 (2024): 1–17. https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/issue/view/17/2.

Zein, Mohammad Diesel. “Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.” Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan 12, no. 9 (2024): 2271–89. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p21.

Buku

Alius, Suhardi. Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Lusia Sulastri. Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.

Rasiwan, Iwan. Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Grafindo Publisher, 2025.

Saleh, Indah Nur Shanty, Loso Judijanto, Nurul Widhanita Y Badilla, Novea Elysa Wardhani, H Hartawan, & Isnayani. Hukum Dan Peradilan Di Indonesia:: Kajian Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Andi Ervin Novara Jaya. Sistem Peradilan Pidana. Penerbit Nem, 2023.

Disertasi/Tesis/ Paper Kerja

Forestriawan, Noval. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice.” Tesis Program Magister, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

Nasrizal, Nasrizal. “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.” Tesis Program Magister, Universitas Islam Riau, 2021.

Tadjuddin, Irwanuddin. “Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas.” Tesis Program Magister, Universitas Hasanuddin, 2023.

Tobing, Tumpal Hamonangan Lumban. “Kewenangan Oditur Militer Tinggi Dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/Pmu/Bdg/Al/XII/2017).” Tesis Program Magister, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Internet

Afifah, Yuni. “Diskusi Publik STM Ditkumad Dan Jampidmil Kejaksaan RI, Dosen FH Unair Bahas Soal Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer - Fakultas Hukum Universitas Airlangga.” https://fh.unair.ac.id/diskusi-publik-stm-ditkumad-dan-jampidmil-kejaksaan-ri-dosen-fh-unair-bahas-soal-koneksitas-dalam-perspektif-hukum-pidana-militer/ (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Hardhika, Romi. “Permasalahan Yuridis Barang Bukti Dalam Perkara Splitsing - Pengadilan Negeri Tanah Grogot.” https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/22/permasalahan-yuridis-barang-bukti-dalam-perkara-splitsing/#:~:text=Splitsing (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Pusat Penerangan Hukum. “Sinergi Kejaksaan Dan TNI Dalam Penanganan Perkara Koneksitas.” https://story.kejaksaan.go.id/momentum/sinergi-kejaksaan-dan-tni-dalam-penanganan-perkara-koneksitas-85965-mvk.html?screen=13 (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Sagala, Parluhutan. “Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas.” https://www.miltama.dilmiltama.go.id/ (diakses 30 Mei 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.