Implikasi Hukum Airdrop Kripto pada Aplikasi Telegram Sebagai Bentuk Promosi Aset Kripto
DOI:
https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2183Keywords:
Telegram, Airdrop Kripto, Cryptocurrency, Legal Implications, Crypto Asset PromotionAbstract
Telegram is a fast messaging platform and has become the main media for promoting crypto assets. Telegram's functionality establishes its position in innovation in the field of cryptocurrency, such as digital wallets and Peer to Peer markets. The implication is that Telegram, as a social media platform, has penetrated the cryptocurrency sector, one of which is the implementation of crypto airdrops. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the legal implications of crypto airdrops on the Telegram application as a form of crypto asset promotion, including the challenges and opportunities that exist in the context of Indonesian law. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study are that crypto airdrops are a promotional or marketing strategy by crypto companies for new cryptocurrencies that will be issued. Crypto airdrops are classified into five parts, namely standard airdrops, bounty airdrops, holder airdrops, exclusive airdrops, and lottery airdrops. There are no regulations yet that determine how the crypto airdrop mechanism works in Indonesia. Therefore, the legal implications that occur in this discussion are the problem of Telegram as a social media expanding into the transaction service sector (crypto assets), the determination of new cryptocurrencies, and the problem of tax payments for airdrop hunters by reviewing several regulations in Indonesia, such as the Law, Bappebti Regulations, Ministerial Regulations, OJK Regulations, and other regulations.
References
Artikel Jurnal
Bauer, Bridgett S. “Airdrops:" Free" Tokens Are Not Free from Regulatory Compliance,” University of Miami Business Law Review 28, no. 2 (2019): 311–357, https://repository.law.miami.edu/umblr/vol28/iss2/5.
Budiman, Shelley. “Penanggulanan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto Di Indonesia.” Indonesia Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 1–7. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032.
Erani, Alif Nabila. “Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” Jurist-Diction 3, no. 4 (2020): 1265-1284, https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206.
Krisnawangsa, Hans Christoper, et al. “Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 13, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718.
Mutakhir, Ibnu, & Dedi Sunardi. “Fiqh Muamalah Review of Airdrop Business Activities Using Digital Assets Cryptocurrency.” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 11, no. 1 (2024): 48–58. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.31842.
Pratama, Febrian Duta, & Dewi Rahmawati Gustini. “Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas.” Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1, no. 1 (2022): 1–25. https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/77.
Setiawan, Alfiandra Ghaffar, et al. “Kajian Etnografi Pada Pola Komunikasi Anggota Komunitas Airdrop Cryptocurrency Dalam Grup Telegram "Airdrop Finder",. ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi 1, no. 1 (2023): 37–58. https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.382.
Buku
Faharuddin, et. al. Laporan Kependudukan Indonesia 2024. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, 2024.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Prosiding
Gao, Bingyu, et al., “Tracking Counterfeit Cryptocurrency End-to-End.” Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems 4, no. 3 (New York: Association for Computing Machinery, 2020): Article 50, 1–28. https://doi.org/10.1145/3428335.
Horch, Andrea. Christian H. Schunck, & Christopher Ruf. “Adversary Tactics and Techniques Specific to Cryptocurrency Scams.” Open Identity Summit 2022 (Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2022): 119–124. https://dl.gi.de/bitstreams/8ac983ce-b6d6-4fb7-85d9-ddb5f1fd9d47/download.
Internet
Academy. “Airdrop Kripto: Apa, Bagaimana, dan Manfaatnya, Lengkap!.” https://indodax.com/academy/airdrop-adalah/ (diakses 4 Oktober 2025).
Adami, Alessandro. “The profession of the “airdrop hunter”: all the pros and cons of this crypto activity.” https://en.cryptonomist.ch/2023/11/01/pros-cons-crypto-airdrop-hunting/ (diakses 4 Oktober 2024).
Alfi, Kharisma. “Istilah "LISTING" dalam Airdrop Telegram, Yang Perlu Anda Ketahui.” https://pasundanekspres.id/read/finansial/pe-2914596/istilah-listing-dalam-airdrop-telegram-yang-perlu-anda-ketahui (diakses 4 Oktober 2025).
Asak, Riley. “A History of Crypto Airdrop.” https://coinpaper.com/5135/history-of-crypto-airdrops (diakses 4 Oktober 2025).
CMCC. “Telegram and the Next Billion Crypto Users.” https://www.cmcc.vc/insights/telegram-and-the-next-billion-crypto-users (diakses 4 Oktober 2024).
Hariyanto. “Apakah Airdrop Kripto Legal di Indonesia? Begini Penjelasannya.” https://id.cryptonews.com/cryptocurrency/airdrop-crypto/ (diakses 17 Oktober 2025).
Katte, Stephen. “The gamble of crypto airdrop hunting and what it means for blockchain devs.” https://cointelegraph.com/news/the-gamble-of-crypto-airdrop-hunting-and-what-it-means-for-blockchain-devs (diakses 4 Oktober 2025).
RB & AL. “Sejarah Airdrop Crypto: Dari Bitcoin Hingga Uniswap.” https://indodax.com/academy/sejarah-airdrop-kripto-bitcoin-hingga-uniswap/# (diakses 4 Oktober 2025).
Reza, Taufik. “Daftar Aplikasi dan Media Soial yang Sudah Terdaftar PSE Asing Kominfo, dari Instagram Hingga Facebook,” https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-205046574/daftar-aplikasi-dan-media-soial-yang-sudah-terdaftar-pse-asing-kominfo-dari-instagram-hingga-facebook?page=all&utm_source=chatgpt.com (diakses 11 Oktober 2025).
Peraturan Perundang-undangan
UUD NRI 1945.
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
Peraturan ANRI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Kepal Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Кetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangkа Комoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Imam Gunawan, Faridh Fikri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with JHCJ agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the JHCJ right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in JHCJ.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in JHCJ. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
